Ketika Pemimpin Desa Menghadap Laut, Angin Mengamuk di Kampungnya
MediaKASASI | PANGANDARAN-- Sabtu sore, 14 November 2026. Di tepi pantai Pangandaran, angin laut bertiup pelan. Di dalam ruang ber-AC Pantai Indah Resort & Hotel, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Bandung sedang mengikuti hari kedua Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pilkades Digital.
Pada jam yang hampir bersamaan, sekitar pukul 14.30 WIB, langit di ujung selatan Kabupaten Bandung berubah gelap. Hujan lebat disertai angin puting beliung menerjang Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu. Atap-atap beterbangan di kawasan Pasar Cibeureum, Ciwidey. Kios-kios rusak. Pohon tumbang. Warga berhamburan menyelamatkan diri.
BPBD Kabupaten Bandung mencatat 25 bangunan dan toko mengalami kerusakan akibat kejadian itu, 10 rusak ringan, 13 rusak sedang, dan 2 rusak berat. Laporan lain menyebut angin kencang itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dan dampak paling parah berada di Pasar Cibeureum.
Itulah ironi yang kini menjadi perbincangan warga: ketika desa sedang membutuhkan pemimpinnya paling cepat, para pemimpinnya sedang berada paling jauh, menghadap laut, di kabupaten lain.
Surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tertanggal 11 November 2026 itu memang resmi. Acaranya penting: Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pilkades Digital. Tempatnya: Pantai Indah Resort & Hotel, Pangandaran. Waktunya: 13-14 November 2026, dua hari penuh.
Surat itu ditujukan kepada 31 camat se-Kabupaten Bandung, dengan permintaan mengoordinasikan para kepala desa di wilayah masing-masing.
Tidak ada yang membantah pentingnya Pilkades Digital. Yang dipersoalkan warga adalah: mengapa harus di sana, mengapa harus dua hari, dan mengapa harus sekarang, di tengah musim hujan dan peringatan dini cuaca ekstrem?
Bukan Sekadar Soal Lokasi
Menurut penggiat sosial yang mengkritisi kebijakan ini, persoalannya bukan semata-mata mengapa kegiatan dilaksanakan di Pangandaran. Persoalan utamanya adalah apakah pilihan tempat, durasi, jumlah peserta, dan seluruh komponen pembiayaannya benar-benar memenuhi prinsip efisiensi penggunaan APBD.
Ada lima pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab secara terbuka:
1. Urgensi lokasi:
Mengapa sosialisasi Pilkades Digital harus di hotel kawasan wisata Pangandaran, bukan di lingkungan Pemkab Bandung atau fasilitas pemerintahan yang tersedia?
2. Efisiensi waktu:
Mengapa kegiatan berlangsung dua hari, Jumat-Sabtu? Apakah substansi sosialisasi membutuhkan waktu selama itu?
3. Jumlah peserta:
Berapa jumlah keseluruhan peserta yang dibiayai APBD, jika 31 camat ditambah seluruh kepala desa yang dikoordinasikan?
4. Komponen pembiayaan:
Berapa anggaran untuk hotel, konsumsi, transportasi, perjalanan dinas, narasumber, dan fasilitas kegiatan?
5. Manfaat kegiatan:
Apakah sudah ada kajian akademis, kesiapan infrastruktur digital, keamanan data, serta evaluasi risiko Pilkades Digital sebelum sosialisasi dilaksanakan?
Efisiensi anggaran, kata dia, bukan sekadar mengurangi biaya. Ia harus mempertimbangkan tiga hal sekaligus: efektivitas, apakah tujuan kegiatan tercapai; ekonomis, apakah biaya yang dikeluarkan wajar dan dapat ditekan; dan akuntabilitas, apakah setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan.
Landasannya jelas: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.
Pola Lama: Pemimpin Pergi, Bencana Datang
Di Kabupaten Bandung, cerita tentang pemimpin yang sedang di luar daerah saat bencana terjadi bukan cerita baru. Ia berulang dalam berbagai versi.
Pola itu biasanya berjalan seperti ini:
Pagi hari, rombongan berangkat untuk bimtek, sosialisasi, studi banding, atau rapat koordinasi di luar kota. Seringkali tujuannya Pangandaran, karena pantai, karena hotelnya nyaman, karena suasananya dianggap membuat peserta lebih fokus.
Siang hari, hujan turun di kampung halaman. Angin kencang menyapu atap. Longsor menutup jalan. Banjir merendam rumah.
Sore hari, telepon warga tak terjawab. Grup WhatsApp desa riuh. Yang menjawab hanya perangkat desa atau tetangga yang kebetulan di rumah. Kepala desa baru tahu setelah videonya viral. Camat baru tahu setelah ditag di media sosial. Unsur Muspika baru bergerak setelah laporan berjenjang sampai ke kabupaten.
Bukan karena mereka tidak peduli. Tetapi karena mereka tidak ada di tempat.
Dalam manajemen bencana, menit pertama adalah segalanya. Keputusan membuka posko, mengevakuasi warga lansia dan anak-anak, menutup jalan yang longsor, hingga menenangkan warga yang panik, tidak bisa ditunda menunggu rombongan pulang dari pantai.
Ketika pemimpin tidak ada di lokasi, yang terjadi adalah kekosongan komando. Warga akhirnya mengambil keputusan sendiri-sendiri. Ada yang bertahan di rumah yang atapnya sudah terangkat. Ada yang nekat menerobos jalan yang tertutup longsor. Ada yang mengungsi tanpa arah karena tidak ada yang mengarahkan.
Dan ketika pemimpin akhirnya datang keesokan harinya, yang tersisa adalah kekecewaan: "Ke mana saja kemarin saat kami ketakutan?"
Kekecewaan itu wajar. Bagi warga yang rumahnya rusak, kehadiran pemimpin bukan sekadar simbol. Ia adalah jaminan bahwa negara hadir, bahwa mereka tidak sendirian.
Tenjolaya: Luka yang Tidak Pernah Jauh
Warga Kecamatan Pasirjambu tahu betul rasanya ditinggal bencana.
Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, adalah nama yang selalu membuat warga Kabupaten Bandung menunduk. Pada 23 Februari 2010, longsor menerjang desa itu dan menimbun puluhan rumah bedeng buruh, pabrik pengolahan teh, gedung olahraga, koperasi, puskesmas pembantu, dan masjid.
Bertahun-tahun kemudian, luka itu kembali terbuka dalam skala yang lebih kecil tapi tetap menyakitkan. Pada Sabtu, 5 Oktober 2024, hujan deras disertai angin kencang melanda Tenjolaya. Puluhan rumah rusak. Perangkat desa mencatat 44 rumah rusak di Kampung Empang RW 09, dan total 56 rumah warga terdampak.
Kini, pada 14 November 2026, angin kencang kembali menyapu kawasan yang sama: Pasirjambu dan Ciwidey.
Bagi warga di sana, bencana bukan statistik. Bencana adalah atap yang terbang, kios yang hancur, dagangan yang basah, dan malam yang harus dilalui tanpa kepastian akan dibantu siapa.
Karena itu, ketika mereka mendengar para kepala desa dan camat sedang berada di Pangandaran pada hari yang sama, pertanyaan mereka sederhana dan menyakitkan: "Jika atap rumah kami terbang hari ini, siapa yang akan menolong kami malam ini?"
Digitalisasi yang Kehilangan Empati
Tidak ada yang menolak digitalisasi. Pilkades Digital, jika dirancang dengan benar, bisa membuat demokrasi desa lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Tetapi digitalisasi tidak boleh dibungkus dengan pola belanja birokrasi yang tidak sensitif terhadap prinsip efisiensi.
Kita tidak sedang mempersoalkan hak pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan di luar wilayahnya. Kita sedang mempertanyakan rasionalitas kebijakan belanja publik.
Bukankah Kabupaten Bandung memiliki fasilitas pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serupa? Bukankah sosialisasi bisa dilakukan secara bertahap per wilayah, secara daring, atau di aula kecamatan, dengan biaya jauh lebih kecil dan risiko jauh lebih rendah?
Dan yang lebih penting: bukankah di musim hujan seperti sekarang, pemimpin desa seharusnya siaga di desanya, bukan siaga di lobi hotel tepi pantai?
Seorang warga Ciwidey yang kiosnya rusak sore itu, dalam percakapan di lokasi, hanya berkata lirih: "Kami tidak butuh pemimpin yang pintar bicara soal digital di pantai. Kami butuh pemimpin yang ada di sini saat angin datang."
Kalimat itu bukan kebencian. Itu kerinduan warga akan kehadiran.
Yang Harus Dibuka ke Publik
Kritik ini bukan vonis. Surat undangan saja belum membuktikan adanya pemborosan atau penyimpangan anggaran. Tetapi surat tersebut cukup menjadi dasar untuk meminta transparansi dan menguji kewajaran belanja.
Penggiat sosial itu menyarankan agar DPRD Kabupaten Bandung, khususnya fungsi pengawasan anggaran, meminta DPMD dan Sekretariat Daerah membuka:
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan
- Dokumen perencanaan dan dasar pemilihan lokasi
- Daftar peserta dan pembiayaan perjalanan dinas
- Kontrak atau dokumen pengadaan hotel dan konsumsi
- Target keluaran dan indikator keberhasilan sosialisasi
Rakyat berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, siapa saja yang dibiayai, apa urgensinya, dan seberapa besar manfaat yang akan diterima masyarakat desa.
Sebab efisiensi anggaran bukan slogan administratif. Efisiensi adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah terhadap uang rakyat.
Pertanyaan yang Tersisa
Malam ini, di Ciwidey dan Pasirjambu, sebagian warga masih membersihkan puing atap dan menutup lubang di langit-langit rumahnya dengan terpal.
Di Pangandaran, rombongan sosialisasi mungkin sudah bersiap pulang.
Dua pemandangan itu berjarak ratusan kilometer, tetapi dihubungkan oleh satu pertanyaan yang sama:
Ketika pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi APBD, apakah efisiensi itu berlaku untuk seluruh rakyat dan pelayanan publik, atau juga harus dimulai dari kebiasaan belanja birokrasi itu sendiri?
Dan ketika bencana datang tanpa undangan, di manakah seharusnya seorang kepala desa, camat, dan unsur Muspika berada: di samping warganya, atau di tepi pantai yang jauh dari desanya?
Jawaban atas dua pertanyaan itu akan menentukan apakah Pilkades Digital akan dikenang sebagai terobosan demokrasi desa, atau hanya sebagai kenangan tentang dua hari di Pangandaran, saat angin mengamuk di kampung halaman.
Catatan redaksi:
Bagian tentang pola pemimpin yang tidak berada di lokasi saat bencana ditulis sebagai refleksi atas pola yang berulang dikeluhkan warga dalam berbagai kejadian bencana, dan sebagai peringatan risiko dari kegiatan luar daerah di musim bencana. Untuk kejadian 13-14 November 2026, yang terverifikasi dari pemberitaan adalah berbarengannya waktu kegiatan di Pangandaran dengan puting beliung di Ciwidey-Pasirjambu pada 14 November 2026 sore.
Redaksi belum menuduh individu tertentu tidak mengetahui bencana.
